Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkonfirmasi bahwa pemerintah sedang mengejar pajak perusahaan digital termasuk salah satunya Netflix.

Sri Mulyani mengatakan pajak Netflix dan perusahaan digital lainnya merupakan pekerjaan rumah Indonesia karena ada perusahaan-perusahaan yang belum memiliki kantor fisik (permanen establishment) atau Badan Usaha Tetap (BUT).

Tidak ada BUT ini membuat pengumpulan penerimaan perpajakan menjadi terhalang oleh undang-undang Indonesia sendiri.

“Oleh karena itu dalam undang-undang yang kita usulkan selesai bahwa konsep mengenai ekonomi digital tidak memiliki BUT tetapi aktivitasnya banyak seperti yang saya sebutkan, maka mereka memiliki kehadiran ekonomis yang signifikan atau economy present yang signifikan. Oleh karena itu wajib membayar Pajak,” jelas Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Sri Mulyani menambahkan Australia, Singapura sudah menerapkan dan mengutip pajak dari Netflix. Bahkan ada aturan bernama Netflix Tax.

“Jadi pasti kita akan bersungguh-sungguh dengan melihat volume aktivitasnya di sini meskipun belum ada undang-undangnya, tapi kami akan cari cara untuk tetap mendapatkan hak perpajakan kita,” tambah Sri Mulyani.

Wartawan yang menghadiri, koran : Suara NTB, Radar Lombok, dan Lombok Post. Wartawan TV : TVRI NTB, Metro TV, TV Lombok, SCTV, dan Indosiar. Wartawan online: Suara Antara.

Materi konferensi pers: vonis tindak pidana perpajakan, capaian penerimaan semester 1, aksi yang dilakukan tiap bidang.

Medan, 13 September 2019 – Untuk membantu wajib pajak yang ingin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak, hari ini meluncurkan penerapan pengawasan kepatuhan berbasis risiko atau compliance risk management. 

Sebagai bagian dari program reformasi perpajakan, implementasi compliance risk management adalah kelanjutan dari program amnesti pajak dan transparansi informasi keuangan yang telah memungkinkan DJP membangun profil risiko wajib pajak secara lebih canggih dan akurat. 

Dengan profil risiko yang semakin canggih tersebut DJP dapat melayani wajib pajak secara lebih spesifik disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wajib pajak yang bersangkutan. Kepada wajib pajak yang ingin patuh, DJP akan membantu agar mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Sebaliknya kepada wajib pajak yang dengan sengaja menolak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, DJP akan tegas menindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Paradigma ini menggantikan cara pandang lama di mana antara wajib pajak dan DJP terdapat sikap saling tidak percaya dan curiga yang menghambat terciptanya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan. Dalam model lama tersebut semua wajib pajak diperlakukan secara seragam sehingga justru menimbulkan ketidakadilan antara wajib pajak patuh dan tidak patuh. 

Penerapan pengawasan berbasis risiko ini akan membantu DJP dalam melayani wajib pajak dengan lebih adil dan transparan sekaligus mengelola sumber daya secara lebih efektif dan lebih efisien sehingga pada akhirnya dapat membantu mewujudkan kepatuhan yang lebih optimal dan berkelanjutan.